Protect Our Ocean, Lindungi LAUT kita dari tindakan Pencurian Ikan Oleh Negara Lain

Indonesia yang memiliki potensi lestari sumberdaya perikanan sebesar 6,7 juta ton pertahun dengan luas perairan + 3.544.744 km² (UNCLOS, 1982) membuat para negara tetangga melirik perairan Indonesia sebagai sumber lahan pencaharian ikan yang menggiurkan dan terkesan ‘aman’ untuk di eksploitasi.  Ada ungkapan, bahwa wajar perairan Indonesia menjadi lahan pencurian karena selain memiliki perairan terluas dibandingkan negara tetangga adalah juga karena kekayaan laut berlimpah sehingga yang lebih kaya pasti menjadi sasaran pencurian dari yang lebih miskin.  Tentunya ungkapan ini tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan karena sumberdaya negara digunakan untuk kemakmuran rakyatnya.

Jumlah kapal pengawas memang sangat tidak memadai untuk mengawasi luas perairan Indonesia.  Dari data statistik kelautan dan perikanan tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah kapal pengawas perikanan hanya berjumlah 25 buah dan penempatannya hanya pada 2 titik pelabuhan perikanan yaitu Jakarta dan Bitung.  Berdasarkan hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan semestinya jumlah yang dibutuhkan antara 80 – 90 unit kapal pengawas.  Sedangkan armada pengawasan lainnya berupa speed boat berjumlah 64 buah pada Satuan Kerja (Satker) pengawas dengan jangkauan jelajah masih terbatas.  Dengan kondisi demikian, maka sangat tidak mungkin pencegahan terhadap tindakan pencurian ikan akan teratasi.

Yellow Fin Tuna di PPI Donggala Sulawesi Tengah

Apa yg harus dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisasi tindakan pencurian dari perairan kita?  Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai berikut :

1. Meratifikasi setiap aturan-aturan internasional yang berkenaan dengan perlindungan perairan dan perbatasan negara menjadi aturan nasional sebagai tanda bahwa Indonesia adalah bagian dari aturan tersebut.  Misalnya aturan tentang Perlindungan Pangan Se-dunia, code of conduct for responsibility fisheries, Wilayah perbatasan antar negara.  Dengan adanya pengakuan ini, juga menguntungkan apabila negara menghadapi konflik dapat diperjuangkan melalui mahkamah internasional.
2. Merevisi RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) terutama pada poin sinergitas pengembangan wilayah kelautan dengan daratan dengan memperlihatkan batas-batas negara dengan jelas di wilayah laut yang berpatokan pada pulau-pulau terluar Indonesia sebagai kawasan tertentu perbatasan negara.
3. Menghidupkan kordinasi instansi terkait yang berkewenangan pada pengawasan laut baik yang berkewenangan pada wilayah laut kabupaten, propinsi dan negara.  Ketidakkordinasian bukan saja terjadi karena adanya tumpang tindih (overleap) tugas dan wewenang tetapi bisa juga terjadi karena “saling mengharapkan” atau “menduga” bahwa itu adalah tugas instansi lain sehingga terjadi “kekosongan” kewenangan.
4. Menghidupakan Pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat) nelayan dan pesisir yang sebelumnya dididik untuk memahami tentang potensi sumberdaya laut, kemanfaatan sumberdaya ikan, tindakan merusak (destructive) dan illegal fishing.  Sehingga kelompok masyarakat akan secara sadar dan aktif melakukan pengontrolan terhadap gangguan dan pencurian sumberdaya yang dilakukan oleh pihak luar.

Semoga dengan sebagian langkah-langkah ini, dapat menjadikan hasil laut ikan negara kita sebagai penopang sumber Pangan Indonesia untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup tenang dan sejahtera.

Kondisi Pulau Lingayan Sulawesi Tengah sebagai Pulau Terluar Indonesia

Pulau Lingayan dilihat dari Pulau Sulawesi (Mainland)

                                                             

Dermaga Kayu yang Rusak Pulau Lingayan Pulau Terluar Indonesia

                       
Kondisi Rumah Penduduk Pulau Lingayan Pulau Terluar Indonesia

                       
Sebagian Ekosistem Mangrove Pulau Lingayan Pulau Terluar Indonesia

                                             
Moda Transportasi Masyarakat antar Pulau

                                             
Rumah Gubuk Penduduk Pulau Lingayan

                       
Pos Pengawasan Wilayah Perbatasan yang selalu tanpa petugas Jaga

                            Sebelah Utara Pulau yang berbatasan dengan Perairan Malaysia

Pulau LINGAYAN Sulawesi Tengah Pulau Kecil Terluar Indonesia

Propinsi Sulawesi Tengah memiliki 3 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan Philipina yaitu Lingayan, Salando dan Dolangan. Dari ke-3 pulau tersebut hanya Lingayan yang memiliki penghuni.

Pulau ini dihuni oleh 89 KK atau sekitar 356 jiwa, dengan luas pulau ± 140,40 Ha dan panjang garis pantai ± 7,075 Km.  Penduduknya berasal dari Suku Bugis, Mandar dan Dondo yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tangkap tradisional dan sisanya sebagai buruh kebun kelapa dalam.

Pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dengan posisi terluar dari Pulau Sulawesi (mainland) dan perairannya masuk dalam kawasan Ambalat Indonesia. 

Nama Pulau ‘Lingayan’ berasal dari kata ‘Lingian’ yang menurut bahasa setempat berarti ‘tempat persinggahan’.  Julukan ini diberikan karena Pulau Lingayan sering menjadi tempat singgah oleh nelayan dengan maksud untuk beristirahat atau berlindung dari cuaca buruk.  Pulau Lingayan dianggap sebagai tempat singgah yang nyaman sehingga para nelayan mulai membuat rumah non-permanen sebagai tempat menginap hingga berhari-hari dan akhirnya hidup menetap.  Inilah alasan pertama Pulau Lingayan memiliki penghuni disamping karena memiliki vegetasi alami seperti pohon kelapa, pisang, ubi kayu, pohon mangga dan vegetasi pantai seperti pohon bakau, padang lamun dan terumbu karang yang dapat mendukung keberlangsungan hidup.

Pulau Lingayan berkembang menjadi kampung dan secara administratif masuk dalam wilayah Dusun VI (Jalejje) Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

• Bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi (Negara Malaysia).
• Bagian Barat dengan Laut Sulawesi (Negara Indonesia).
• Bagian Timur berbatasan dengan daratan Desa Ogotua Pulau Sulawesi (mainland) dan
• Bagian Selatan berbatasan dengan Teluk Dampal Kecamatan Dampal Utara daratan mainland.

Secara geografis pulau ini terletak pada titik koordinat  00⁰ 58” 46 LU dan 120⁰ 14” 28 BT dengan luas ± 140,40 Ha dan panjang garis pantai 7,075 Km (Bappeda Sulteng, 2012).  Posisi ini menempatkan Pulau Lingayan sebagai pulau terluar Indonesia dimana wilayah perairannya berbatasan langsung dengan wilayah perairan Malaysia.

Jarak antara Pulau Lingayan dan daratan Desa Ogotua yaitu + 3 mil laut atau + 5,4 km.  Jarak yang cukup dekat ini, menjadikan akses ke Pulau Lingayan cukup baik.  Interaksi antara penduduk di Pulau Lingayan dengan Desa Ogotua cukup kuat dengan indikasi tingginya intensitas lalu lintas perahu dari dan ke pulau setiap harinya atau lebih pada hari-hari pasar (Rabu dan Sabtu).

Moda transportasi laut yang digunakan untuk mencapai pulau yaitu perahu motor tempel (katinting) berkapasitas mesin 5,5 – 13,5 pk ber-merek Yamaha yang dimiliki oleh penduduk baik yang berada di Pulau Lingayan maupun daratan Desa Ogotua.  Paling banyak jenis perahu yang digunakan berbentuk perahu ‘Sandeng’ yaitu jenis perahu tradisional Suku Mandar.  Fungsi utama dari perahu motor digunakan untuk menangkap ikan sehingga belum ada tranportasi khusus melayani aktivitas penyeberangan.  Bagi para pengunjung yang akan ke Pulau Lingayan dapat memanfaatkan jasa perahu para nelayan dengan imbalan sukarela.

Lingayan terdiri atas 3 kampung yang dinamai sesuai dengan suku asal penduduk yang mendiami, yaitu :

1. Kampung Dondo atau Kampung Tanjung yang terletak di sebelah utara pulau yang didiami oleh mayoritas penduduk berasal dari Suku Dondo (Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Kampung Bugis atau Kampung Tengah yang terletak di tengah pulau dan didiami oleh mayoritas penduduk berasal dari Suku Bugis (Provinsi Sulawesi Selatan).
3. Kampung Mamuju yang terletak di sebelah selatan pulau yang didiami oleh mayoritas penduduk yang berasal dari Suku Mandar (Mamuju-Provinsi Sulawesi Barat).

Suku-suku yang mendiami Pulau Lingayan masih terikat kuat dengan asal daerah mereka yang ditunjukkan dengan rutinitas ‘pulang kampung’ pada saat hari-hari raya keagamaan atau acara-acara kekeluargaan seperti pernikahan, naik haji dan lainnya.

Pulau Lingayan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, lamun, dan potensi sumberdaya ikan pelagik dan karang.  Selain itu, potensi sosial seperti interkasi sosial yang baik diantara masyarakat.

Hanya saja, pembangunan belum banyak menyentuh pulau lingayan, penduduk pulau memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, pendidikan yang rendah, tidak adanya aktivitas ekonomi masyarakat dan terlihat indikasi aktivitas illegal fishing (pembiusan dan bom ikan) dan pemanfaatan SD pesisir dan laut yang bersifat destructive.  Selain itu, semua proyek-proyek pemerintah yang digulirkan menunjukkan kegagalan karena tidak disertai proses pembinaan lanjut*. 

World Ocean Day: Kelautan Mainstream Pembangunan Nasional Oleh. M. Saleh N. Lubis

Tulisan ini telah di muat dalam KOLOM WACANA SUARA MERDEKA KORAN SEMARANG JAWA TENGAH tgl. 8 Juni 2012

Setiap tahunnya pada tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Kelautan Dunia (World Ocean Day).  Penetapan ini secara resmi dilakukan oleh PBB setelah mendapat usulan dalam Earth Summit (Konferensi Bumi) di Rio de Jainairo, Brasil pada tanggal 8 Juni 1992.  Adapun negara yang memberikan ide pertama kali adalah Kanada, kemudian telah diperingati untuk setiap tahunnya baik secara resmi maupun tidak resmi.


The Ocean Project dan the World Ocean Network dengan didukung oleh the global Forum on Oceans, Coasts and Islands sejak tahun 2003 telah mengadakan peringatan Hari Kelautan Dunia setiap tanggal 8 Juni.  Jean Michel Constean, Ketua Ocean Future Society dan Ketua World Ocean Network Committee of Honorer telah mengawali mengenalkan Hari Kelautan Dunia ini ke PBB pada tahun 2003.  Semua Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) tersebut telah berusaha untuk memperjuangkan masuknya kelautan sebagai faktor penting dalam pertemuan UNCCCP di Copenhagen, Denmark pada tahun 2009.

Pada peringatan pertama Hari Kelautan Dunia, Sekretaris Jenderal PBB, Bam Ki-Moon, menyerukan ajakan untuk memperhatikan laut yang telah berperan positif terhadap kehidupan umat manusia.  Kita harus memahami pula tantangan yang dihadapi untuk memelihara kemampuannya dalam “mengatur” iklim dunia, mendukung berfungsinya ekosistem dan menyajikan mata pencaharian secara berkelanjutan, serta lokasi rekreasi yang aman.  Seruan ajakan itu, didasari pada kondisi berbagai kegiatan manusia yang sudah mengarah pada perusakan ekosistem laut, kegiatan over fishing (tangkap lebih), pencemaran terhadap laut, dan kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta kehidupan di laut yang terancam oleh dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, naiknya permukaan laut serta pengasaman di laut.

            Lautan juga tidak terlepas dari kegiatan kejahatan seperti bajak laut dan perampokan bersenjata yang mengancam keamanan angkutan kapal internasional padahal transportasi arus barang didunia 90% adalah melalui laut.  Penyelundupan narkoba atau ‘penyelundupan manusia’ sebagai bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan, kedamaian dan keamanan di laut.

            Dengan melihat kompleksitas masalah di laut PBB telah menghasilkan landasan hukum atau konvensi untuk mengatur kelautan diantaranya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU RI Nomor 17 tahun 1985.  Berdasarkan UNCLOS tersebut maka secara fisik wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah laut yaitu kurang lebih 75%.

            Pada tahun 2012 ini, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tema peringatan Hari Kelautan Indonesia yaitu “pandangan politis terhadap bidang kelautan sebagai mainstream pembangunan nasional”.  Topik ini dipilih karena dirasakan bahwa bidang kelautan masih diposisikan sebagai “pinggiran” (peryphery) dan belum menjadi prioritas pada aspek pemanfaatan dan fokus pembangunan.  Sehingga potensinya yang begitu besar belum maksimal dimanfaatkan karena belum menjadi “mainstream” dalam pembangunan nasional.  Sebagai negara Kepulauan Terbesar di dunia dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan, maka pembangunan kelautan harus ditempatkan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional untuk mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.  Sumber-sumber ekonomi kelautan seperti sumberdaya ikan, non ikan (rumput laut, teripang), ekosistem (terumbu karang, mangrove, padang lamun), pariwisata bahari dan hasil tambang (minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral) dapat menjadi sumber utama ekonomi nasional.

Perlu mendapat perhatian bahwa alokasi dana pembangunan bidang kelautan masih terkecil dibanding lainnya yaitu hanya 6,944 trilyun atau 0,49 % dari total APBN tahun 2012 sebesar 1.418 trilyun itupun terbagi untuk pembangunan perikanan darat dan perikanan laut (kelautan).  Hal ini masih sangat kecil untuk mengelola panjang pantai Indonesia 81.000 km, jumlah pulau 17.506 buah dan luas perairan sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara).

            Menurut pandangan penulis pembangunan bidang kelautan yang harus diprioritaskan dan menjadi mainstream pada pembangunan nasional yaitu peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir termasuk para nelayan tangkap, pembudidaya dan pengolah hasil laut.  Mengapa demikian, karena jumlah yang cukup besar penduduk di Indonesia yang bermukim di pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil pada kenyataannya adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.  Menurut data BPS tahun 2010 bahwa dari 31,02 juta (13,33%) penduduk miskin, ada sekitar 7,87 juta (25,37%) adalah masyarakat yang justru menggantungkan hidupnya di laut.  Hal ini merupakan sesuatu yang ‘ironis’ jika dipandang dengan segala potensi sumberdaya bidang kelautan yang ada.

            Padahal masyarakat pesisir memegang peranan yang sangat penting di bidang kelautan karena mereka yang melakukan eksploitasi langsung terhadap sumberdaya pesisir dan laut dan keberadaan mereka dari aspek Hankamnas merupakan wujud penegasan pengakuan NKRI terutama bagi mereka yang mendiami pulau-pulau kecil terdepan.  Menurut teori sosio-ekologi bahwa orang miskin akan melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang ada dan menjadikannya sebagai “last resort” (upaya terakhir) dalam pemenuhan kebutuhannya dan untuk mempertahankan kehidupan (survival strategy) dikala tidak ada lagi peluang ekonomi yang dapat mereka akses.  Dan sayangnya tindakan yang mereka lakukan tidak ramah lingkungan karena tidak didasari oleh knowledge  (pengetahuan) tentang keberlanjutan lingkungan.  Tindakan ini sangat mengkhawatirkan jika terjadi pada penduduk yang mendiami pulau-pulau terdepan kita, karena ketika sumberdaya habis dieksploitasi mereka akan berpindah ke tempat lain dan kondisi pulau akan kosong dan sangat rentan terhadap occupation (perampasan) dari negara lain.

Oleh karena itu, pada saat ini tugas pemerintah seyogyanya terus menciptakan program-program unggulan yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan masyarakat pesisir yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.  Fokus pola pemberdayaan berupa pemberian kemampuan agar masyarakat pesisir dapat mengeksploitasi sumberdaya pesisir dan laut dengan bijaksana dan dapat memberikan keberlanjutan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan.  Asumsi ini timbul dengan pemikiran bahwa masyarakat pesisir dapat sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan lautnya yang berlimpah sebagai karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ketimpangan Jurnal Ilmiah (Sebuah Desakan Bagi Institusi Pendidikan?)

Pada tanggal 27 Januari 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Pendidikan Tingginya telah mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditujukan kepada seluruh rektor dan pimpinan PTN dan PTS seluruh Indonesia.  Surat edaran yang bernomor 152/E/T/2012 perihal publikasi karya ilmiah ini ternyata dalam implementasinya dianggap dapat menimbulkan kontroversi dikalangan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi di Indonesia.

            Kontroversi itu berasal dari ketentuan yang diberikan melalui surat edaran tersebut dimana mengharuskan kepada seluruh mahasiswa yang akan lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi dikti dan untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.  Ketentuan yang mulai diberlakukan bagi calon wisudawan yang lulus setelah bulan Agustus 2012 ini dipandang memberatkan karena banyaknya kendala yang harus dihadapi nantinya.

Dasar pembuatan surat memang berasal dari ‘keprihatinan’ tentang jumlah karya ilmiah dari PT Indonesia yang masih teramat rendah.  Dicontohkan bahwa jumlah karya ilmiah Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia hanya sekitar sepertujuh.  Lalu apakah dengan strategi ini akan mendorong banyak mahasiswa untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya-karya ilmiah atau justru menjadi hambatan bagi prasyarat jumlah kelulusan PT atau malah menjadi syarat administrasi belaka yang menghasilkan karya-karya ilmiah yang tidak memandang kualitas.

Hambatan

Hambatan yang ditemui dikala ketentuan diterapkan yaitu ketersediaan media jurnal ilmiah yang memenuhi syarat dan dapat menampung karya ilmiah dari seluruh mahasiswa Indonesia PTN/PTS, karena setiap perguruan tinggi  di propinsi, kabupaten dan kota rata-rata hanya memiliki 1 buah jurnal terakreditasi nasional untuk setiap fakultasnya sedangkan jumlah lulusan yang akan dihasilkan melebihi dari kapasitas jumlah halaman jurnal ilmiah.  Hambatan lainnya yaitu kemauan dan kemampuan menulis mahasiswa masih sangat rendah karena keterampilan untuk menulis ilmiah memang tidak diajarkan khusus disamping harus menyiapkan tugas akhir seperti skripsi, tesis ataupun disertasi sehingga dianggap akan menjadi hambatan pada pencapaian target tahun penyelesaian studi.  Selain itu, proses dalam pemuatan hasil karya ilmiah dalam sebuah jurnal memerlukan waktu yang lama karena setiap penerbitan memerlukan proses yang disebut peer review dimana apabila dalam proses review tersebut ditemukan kesalahan penulisan atau dianggap plagiat maka dapat dikembalikan untuk diperbaiki kembali sampai kesempurnaannya.  Khusus untuk jurnal internasional dipandang lebih memberatkan lagi karena mengharuskan karya ilmiah untuk dituliskan dalam Bahasa Inggris.  Gaya penulisan dengan bahasa inggris tentunya berbeda dengan berbahasa Indonesia sehingga diperlukan lagi tata cara penulisannya yang diajarkan di kampus tentunya dalam meningkatkan kualitas mahasiswanya setara dengan mahasiswa skala dunia.

Memang dibenarkan bahwa budaya penelitian dan menulis seharusnya tumbuh dan merupakan akar dari dunia kampus, tetapi pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya permasalahan ini akibat dari rendahnya hasil penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para dosen sebagai komponen inti dunia kampus.  Dan dengan adanya ketentuan ini, maka tugas dosen selaku pengajar dimunculkan lagi yaitu bagaimana mendorong dan mengarahkan setiap mahasiswa bimbingannya untuk dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah disamping dirinya untuk melakukannya.  Kemampuan dari mahasiswa amat tergantung dari kemampuan dosennya.

Perhatian Dikti dan Universitas

            Sedikit kritis kita mengatakan bahwa pemenuhan jurnal ilmiah seyogyanya dilakukan oleh para staf pengajar di perguruan tinggi yang notabene secara rutin mengadakan dan menampung hasil-hasil penelitian secara aktif sebagai bukti pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.  Dimana dosen wajib untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen pada Bab  1 Pasal  1 ayat  2 yang menyatakan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.   Realitanya dari tiga tugas pokok tersebut maka kegiatan penelitian adalah paling sulit untuk dilaksanakan, dan mengakibatkan kemampuan mahasiswa juga akan rendah.  Dua kelemahan yang sering dimiliki oleh mahasiswa umumnya yaitu kemampuan research method (metode penelitian) dan kemampuan berbahasa asing yang ternyata merupakan modal utama untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah.

            Perbedaan pola pendidikan di Indonesia dan di luar negeri adalah pada pembagian tugas dosen untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi tersebut.  Jika di luar negeri maka dosen tugas pengabdian akan berbeda dengan dosen tugas pendidikan demikian juga dengan dosen tugas penelitian, sharing ilmu akan dilakukan di forum diskusi untuk saling melengkapi.  Hal ini berbeda dengan di Indonesia dimana dosen menerima beban untuk sekaligus melakukan tiga aktivitas tersebut ditambah dengan kecenderungan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kampus seperti di swasta dan pemerintahan.  Alhasil tugas pokok akan terbengkalai apalagi ingin memberikan perhatian, memotivasi dan membimbing mahasiswa dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah.

            Untuk itu, diperlukan perhatian dari Kemendikbud lewat dikti untuk menetapkan sebuah sistem yang bersifat penyeimbang dalam menyelesaikan ketertinggalan kita tentang karya ilmiah ini dan memang hendaknya apabila sebuah kebijakan diterapkan maka harus diikuti dengan perubahan sistem dari yang mengeluarkan kebijakan itu karena menjadi patokan dan ukuran untuk terselesaikannya permasalahan yang ada.

            Demikian juga perhatian dari PT untuk menerapkan sistem yang lebih disiplin kepada setiap staf pengajarnya untuk melakukan tugas pokoknya atau beban kerja dosen dan mengevaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tingginya.  Yang menarik dan patut untuk dicontohi yaitu pola pendidikan yang diterapkan di institusi pendidikan AS yang memandang tentang pentingnya suatu hasil penelitian dari kalangan kampus oleh karena itu PT menerapkan aturan yang disebut “publish or perish” terbitkan atau binasakan.  Seorang dosen atau professor harus mampu mengajar dan juga mempublikasikan karya ilmiah pada waktu tertentu dan jika kualitas itu tidak terpenuhi maka pihak PT dapat memberhentikan pengajar tersebut kapan saja (Mutohar, A.  2012).

Kegunaan Karya Ilmiah

            Bagaimanapun kita menyambut positif, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dikti sebagai suatu stimulant (perangsang) bagi tumbuhnya minat dan budaya menulis di kalangan dosen dan seluruh mahasiswa di Indonesia.  Paling tidak ini dapat berfungsi sebagai “jaring” yang selektif untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang berkualitas dan mumpuni di dalam bidangnya dan menghindari bentuk pola pendidikan yang tidak berasaskan pada keilmuan dan teknologi.

            Hasil karya ilmiah yang memiliki kegunaan metodologis dan pengembangan pembangunan dan masyarakat ternyata sangat berdampak pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, dari data UNESCO dan OECD menyebutkan bahwa budaya penelitian sebuah Negara berbanding lurus terhadap kemajuan ekonomi sebuah Negara.  Dan memberikan dampak pada perluasan jutaan lapangan kerja.  Ini terjadi apabila karya ilmiah yang dihasilkan adalah berkualitas dan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan.  Sebagai contoh, The University of Texas at Austin  dari hasil penelitian dan inisiatif pihak universitas untuk membuka pusat penelitian dan pabrik baru yang bisa membuka jutaan lapangan kerja dapat memberikan dampak 7,4 miliar dolar amerika terhadap ekonomi lokal dan nasional (Mutohar, A.  2012).

Rewards

            Untuk memacu motivasi meneliti  dan menulis dikalangan mahasiswa hendaknya tidak terbatas pada prasyarat kelulusan saja tetapi dapat diberikan rewards atau penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan misalnya dengan memasukkanya keberhasilan karya ilmiah sebagai kategori untuk menjadi mahasiswa berprestasi.  Bahkan jika bisa pihak universitas dapat memfasilitasi pengurusan royalti sebagai bentuk HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasi dan bernilai terapan dan teknologi tepat guna.  

            Demikian juga untuk para staf pengajar yang memiliki produktifitas tinggi dalam menghasilkan karya-karya ilmiah hendaknya menjadi perhatian pihak PT dengan memberikan fasilitas penelitian dan penghargaan-penghargaan yang bersifat lebih memotivasi dan bahkan mendorong tingkat kesejahteraan para staf pengajar tersebut.

            Atas dasar tersebut, semoga ratusan perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta dapat melakukan berbagai penelitian dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan dapat menjadi pijakan rekomendasi teknologi dan kebijakan untuk pengembangan pembangunan di Negeri Indonesia tercinta ini yang tepat sasaran menjawab semua kebutuhan masyarakat.  

MERETAS KONSEP PEMBANGUNAN KELAUTAN SULTENG (Berbasis pada Visi dan Misi Gubernur Sulteng 2011-2016)

Konsep adalah sesuatu yang harus disiapkan dikala akan melakukan sebuah pekerjaan, apalagi jika pekerjaan itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang besar. Konsep dapat merupakan rentetan pemikiran tentang sebuah tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dikemudian hari untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Bagi kalangan masyarakat kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah tentunya sangat gembira dengan apa yang merupakan cita-cita (visi) dari pasangan Gubernur terpilih Sulawesi Tengah Bapak Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dan Bapak H.Sudarto,SH, M.Hum yang menjadikan bidang kelautan sebagai salah satu basis pengembangan melalui bunyi visinya : ‘Sulawesi Tengah sejajar dengan propinsi maju dikawasan timur Indonesia dalam pengembangan agribisnis dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing pada tahun 2020.

Atas dasar kondisi ketersediaan sumberdaya di daratan bagi pembangunan yang semakin terbatas, maka pemikiran untuk mengalihkan pencarian, eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari lautan adalah sangat tepat. Apalagi kita adalah Negara dengan kepulauan yang memiliki laut sangat luas. Sehingga laut merupakan potensi besar untuk dijadikan tumpuan (prime mover) pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam (resource based economy). Dan tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ‘masa depan kita ada di laut’.

Sudah saatnya pemikiran pembangunan yang berorientasi atau terpusat didarat (continental development) beralih kepada pembangunan yang berorientasi dilaut (maritime development). Hal inilah yang dimaksudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan slogannya ‘Revolusi Biru’. Revolusi berarti perubahan mindset atau pola pikir terhadap sesuatu kondisi yang sedang berlangsung untuk menuju pada kondisi yang lebih baik sedangkan ‘biru’ berarti laut dengan hamparan sumberdayanya yang berlimpah. Dan pada tataran implementasinya diperlukan sebuah sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep minapolitan. Minapolitan berasal dari kata mina yang berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga minapolitan dapat berarti Kota Perikanan.

Visi oleh Gubernur Sulteng terpilih 2011-2016 kita adalah seirama dengan apa yang dimaksudkan sebagai revolusi biru itu dengan melihat potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh daerah kita Sulawesi Tengah. Daerah kita adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki 3 perairan besar yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Selat Makassar. Dengan luas perairan adalah 193.923,75 km2 dengan panjang pantai 4.013 km dan terbagi menjadi 3 Zona yaitu Zona I meliputi perairan Selat Makassar di Kabupaten Donggala, Toli-Toli dan Buol, Zona II meliputi Teluk Tomini di Kabupaten Parigimoutong, Poso, Tojo Una-una dan Banggai serta Zona III yang meliputi Teluk Tolo di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Morowali. Dan sebagai catatan tambahan bahwa sekitar 60% penduduk Sulawesi Tengah mendiami daerah pesisir (BPS, 2010).
Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki untuk wilayah Selat Makasar, Teluk Tomini dan Teluk Tolo adalah + 330.000 ton/tahun, yang dapat dikelola secara lestari baru sekitar + 214.000 ton/tahun (64%); yang terdiri atas Selat Makasar 68.000 ton/tahun, Teluk Tomini 78.000 ton/tahun dan Teluk Tolo 68.000 ton/tahun (Kajian pemberdayaan masyarakat nelayan-Lambada, 2006).
Mungkin kita sering jenuh apabila diperhadapkan dengan data-data potensi tersebut, tetapi paling tidak adanya data-data itu memberikan gambaran sejauhmana pekerjaan pengelolaan yang akan kita lakukan ke depan. Tentunya kita tidak ingin bahwa ketersediaan sumberdaya yang ada melalui data yang ditampilkan hanyalah menjadi ‘penghibur’ atas jumlah kekayaan sumberdaya alam yang kita miliki tetapi kita tidak bisa manfaatkan untuk kesejahteraan daerah.

Opini ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran dan sama sekali tidak menyalahkan konsep-konsep yang telah ada bahkan mungkin hanya sekedar pengulangan sebagai penguatan atas konsep-konsep yang lebih dulu ada khususnya tentang konsep pembangunan kelautan. Hanya saja diambil kata meretas konsep. Kata meretas atau retas berarti ‘putus atau terbuka benang jahitannya’ (kamus Bahasa Indonesia Kontemporer edisi I, 1990) yang mengandung makna apabila dalam sebuah kalimat adalah ‘tindakan awal untuk meretas sesuatu’. Selama ini, konsep kita hanyalah tinggal konsep belaka dan dengan adanya kata ‘meretas’ diharapkan konsep ini dapat ‘terbuka’ atau ‘pecah’ dalam bentuk implementasi-implementasi yang nyata.

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan pembangunan berbasis sumberdaya alam (resources-based development) yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, maka target pembangunan kelautan dan perikanan harus diupayakan tetap dalam koridor berkelanjutan secara ekonomi, ekologi dan sosial (sustainability corridor). Bidang kelautan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi penting karena (a) kapasitas suplainya sangat besar, sementara permintaan terus meningkat; (b) pada umumnya output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumberdaya lokal; (c) dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak; (d) umumnya berlangsung di daerah; dan (e) industri kelautan dan perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui (renewable resources), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Atas pemikiran tersebut, maka dapat diurutkan beberapa konsep untuk mendukung pembangunan kelautan di Sulteng sebagai berikut :

Menyiapkan SDM di Birokrasi
Dalam sebuah konsep atau draft kebijakan biasanya menempatkan penyiapan SDM selalu pada bagian yang paling belakang, padahal proses pelaksanaan kebijakan, implementasi di lapangan, kemampuan kerja dan kemampuan untuk bertanggungjawab adalah sangat tergantung pada SDM yang handal. Berbicara tentang masa depan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya menyangkut masalah sumberdaya tetapi juga menyangkut kinerja birokrasi yang mengelola dan menjalankan institusi di daerah khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Salah satu kemampuan kinerja itu ditunjukkan dari kemampuan para birokrasi untuk ‘menterjemahkan’ kebijakan-kebijakan politik yang lahir dan dikeluarkan oleh ‘decision maker’ baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Birokrasi (baca: pelaksana kebijakan) memang harus pandai untuk menjadi ‘jembatan’ yang meng-sinkronkan antara kebijakan yang lahir dari atas dan kebutuhan masyarakat yang muncul dari bawah. Berbicara tentang aparat birokrasi bukan saja adalah para pemimpin instansi tetapi semua jajarannya hingga ke bawah. Kita ambil contoh tentang kebijakan pemerintah untuk mengambil jasa-jasa pungutan hasil perikanan di sentra-sentra kelautan, perikanan tangkap, budidaya dan industri pengolahan, ketika kebijakan telah jalan maka segera akan dipikirkan tentang pemberian balik kepada masyarakat nelayan,pembudidaya dan pengolahan berupa peningkatan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaannya agar kemampuan mencari nafkah dapat berkesinambungan dan bukan sebaliknya justru akan mematikan fungsi sarana dan prasarana yang telah ada bahkan membuat para nelayan memilih alternatif pekerjaan yang lain. Untuk itu penempatan SDM Birokrasi yang handal, kompetibel dan bertanggungjawab adalah syarat mutlak untuk meretaskan konsep kebijakan yang digulirkan.

Pemilihan program kelautan yang tepat sasaran
Dari sebuah konsep akan lahir beberapa program untuk implementasinya, tetapi untuk keberhasilan maka program yang dibuat adalah berdasarkan pada apa kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan yang paling mendasar dan substansial sebagai langkah hemat atau efisiensi.
Untuk mengetahui kebutuhan yang mendasar memang harus melalui sebuah observasi atau kajian terlebih dahulu dan tidak berdasarkan feeling atau bahkan kepentingan tertentu. Jika sebuah program dilaksanakan berdasarkan kebenaran akan kebutuhan yang mendasar maka niscaya kita tidak akan melihat banyak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang terbengkalai dan tidak terpakai padahal sebelumnya telah dibiayai dengan anggaran yang besar.
Dari pengalaman program yang kita amati baik dari kementerian maupun daerah memang adalah benar tetapi belum tentu dikatakan tepat karena jika dikatakan tepat maka akan menghasilkan out put (keluaran) atau benefit (manfaat) yang nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat nelayan. Kita ambil contoh tentang kesejahteraan hidup masyarakat nelayan yang sampai sekarang masih teramat rendah dengan data indeks kemiskinan (poverty headcount index, PHI) sebesar 0,28 yang berarti setiap 28 orang nelayan dari 100 orang nelayan termasuk dalam kategori miskin jauh lebih tinggi dari PHI nasional sebesar 0,18.

Regulasi Daerah tentang Kelautan
Regulasi tentang kelautan memang telah banyak lahir hanya saja masih berada pada tataran kebijakan pusat dengan men-generalisasi semua kebutuhan di seluruh Indonesia, padahal kita ketahui bahwa kondisi masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia sangat berbeda-beda tergantung karakteristik, budaya dan sosio-ekologi daerahnya masing-masing termasuk di daerah kita Sulawesi Tengah. Masih banyak ditingkat lapangan di daerah beberapa pelaku, pebisnis hingga nelayan kecil masih saling salah persepsi karena regulasi yang digunakan belum menyentuh apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, didaerah harus lebih banyak menterjemahkan dan membahasakannya kembali regulasi-regulasi pusat itu sehingga cocok untuk didaerah bahkan bisa membuat sebuah regulasi baru yang sifatnya lokal.

Regulasi atau aturan-aturan hukum diharapkan menghasilkan sebuah mekanisme atau pedoman yang menuntun para pengguna untuk bekerja lebih baik, terarah dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan baik di tingkat nelayan, masyarakat kelautan lainnya, birokrasi (pelaksana) maupun para pembuat kebijakan. Semoga konsep yang ada dapat terwujudkan dan segera meretas melalui implementasi-implementasi yang nyata dan bermanfaat bagi pembangunan daerah kita tercinta.

Cinta Budaya Bahari sebagai Wujud Cinta NKRI (Menyambut Hari Nusantara ke-XI Tahun 2010)

Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui tentang apa itu peringatan Hari Nusantara (Hanus). Sebenarnya bagi Bangsa Indonesia peringatan Hanus merupakan momentum untuk selalu sadar dan ingat bahwa bangsa kita adalah bangsa bahari dengan Negara kepulauan dikelilingi oleh lautan yang luas ibarat sebuah ‘halaman rumah’ dengan ‘dipagari’ oleh garis kedaulatan laut NKRI yang terpisah dari negara-negara tetangga.

Peringatan Hanus selalu dilakukan setiap tahunnya yaitu tanggal 13 Desember semenjak pemerintahan Presiden RI Abdurrahman Wahid tahun 1999. Ide peringatan Hanus berawal dari rasa ingin menghargai peristiwa Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang merupakan pernyataan resmi Pemerintah Indonesia tentang Wilayah Perairan Indonesia melalui Pemerintahan Kabinet Ir. Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda adalah pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI tentang wilayah perairan Indonesia yang menyatakan bahwa “semua perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia”. Konsep deklarasi inilah yang kemudian mendasari perjuangan Bangsa Indonesia untuk menjadi rejim Negara Kepulauan (Archipelagic State) atau kalau dipandang dari konsep kewilayahan maka deklarasi Djuanda ini yang kemudian menjelma menjadi ‘Wawasan Nusantara’.

Peringatan Hanus pada tahun 2010 ini dipusatkan di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan mengambil tema : ‘hari Nusantara membangkitkan budaya bahari’. Tema ini diambil karena melihat kenyataan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang arti penting azas Kenusantaraan. Ini diperlihatkan oleh WNI penduduk wilayah perbatasan di pulau-pulau ‘terluar’ lebih banyak berhubungan dengan warga Negara tetangga, menggunakan uang asing dan bahkan menggunakan bahasa asing. Hal ini mengakibatkan WNI penduduk wilayah pulau terluar secara tidak sengaja akan terbina dan terkooptasi oleh pengaruh Negara tetangga sedangkan dilain pihak pembinaan dan pemberdayaan dari Pemerintah Indonesia sangat minim. Oleh karena itu, momentum hari nusantara ini dijadikan sebagai saat untuk menyadarkan atau memberi kesadaran kepada diri kita tentang pentingnya pembinaan, pemberdayaan, penumbuhan pusat bisnis dan ekonomi di pulau-pulau ‘terluar’ untuk mengobarkan semangat kenusantaraan melalui peringatan Hari Nusantara.

Bercermin dari kearifan lokal masyarakat pesisir.
Dari momentum hari Nusantara pada tahun ini, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan tema nusantara ke-XI tahun 2010 ini, yaitu: ‘hari nusantara membangkitkan budaya bahari’ : pertama, pemerintah melalui pemerintah daerah seyogyanya senantiasa mendorong yang namanya kearifan lokal masyarakat pesisir dengan didasari sejarah bahwa peradaban bangsa ini dimulai dari masyarakat pesisir dengan ditandai tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan pemerintahan di pesisir Negara Indonesia sejak dahulu kala. Kearifan lokal yang dulunya lebih bijaksana pada pengaturan pengambilan sumberdaya laut merupakan ‘kebijakan’ yang dinilai lebih baik untuk memberikan keadilan ‘nafkah’, melestarikan sumberdaya dan selanjutnya menentramkan kehidupan masyarakatnya. Kita sebut saja, bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat bahari kita seperti, parabela atau sang pembela di Buton Sulawesi Tenggara, Sasi di Pulau Saparua Maluku, Awig-awig di Pulau Lombok dan Bali serta Mane’e di Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.
Secara modern bentuk ‘kearifan lokal’ diatas disebut dengan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir berbasis masyarakat (community based marine and coastal resources management-CBMCM). Dimana menurut Nikijuluw (2002) bahwa CBMCM dapat didefinisikan sebagai proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya pesisir dan lautnya dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan dan tujuan serta aspirasinya.
Bercermin dari kearifan lokal masyarakat pesisir tersebut, kita adalah bangsa bahari yang ternyata memiliki budaya demokrasi yang teramat tinggi dimana kebijakan yang dikeluarkan adalah keputusan yang berasal dari masyarakat bawah dengan dipolesi oleh kearifan sang pemimpin. Program yang merupakan produk dari kebijakan adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Sudah saatnya khusus untuk masyarakat pesisir sebagai wajah dari bangsa bahari diberdayakan melalui program-program pemerintah yang disusun melalui pendekatan sosial budaya kebaharian yaitu pendekatan hubungan manusia dengan lingkungan dan sumberdaya lautnya.

Transmigrasi ke pulau-pulau terluar
Kedua, pemerintah menggerakkan perpindahan penduduk dari pulau-pulau besar yang padat ke pulau-pulau terluar yang sepi. Hal ini yang mungkin sampai sekarang masih sulit untuk dilakukan dengan alasan klasik bahwa sangat susah untuk merubah karakteristik pola pikir dan jiwa seseorang yang telah lama ‘kontak’ dengan jenis pekerjaan dan tanah leluhurnya sehingga mereka sangat pesimistis untuk bisa hidup dan beradaptasi di tempat lain, tanpa kita sadari sifat mental seperti inilah yang hilang dari budaya bahari nenek moyang kita sebagai seorang pelaut yang dapat ‘berekspansi’ dari satu wilayah ke wilayah lain melewati lautan yang luas, kemudian dapat menetap membentuk komunitas yang permanen.

Jika dilihat dari aspek kependudukan atau demografi sebenarnya pulau-pulau terluar adalah sasaran yang teramat baik untuk pemerataan jumlah penduduk. Selama ini, program perpindahan penduduk dari Pulau Jawa, Madura dan Bali diarahkan ke Pulau-pulau besar seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi dan berorientasi ke bidang pertanian. Alangkah lebih baiknya jika program ini dikombinasikan dengan perpindahan penduduk kearah pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan demikian, pemerataan distribusi penduduk Indonesia secara geografis tetap tercapai, bahkan tercapainya tujuan lain seperti pertahanan dan keamanan. Aktivitas penduduknya pun tidak hanya berorientasi pada pertanian saja tetapi juga perikanan.

Tentunya kita tidak ingin peristiwa Pulau Sipadan dan Ligitan terulang lagi, dimana kita tidak berdaya ketika Malaysia serta merta mengklaim bahwa kedua pulau itu, adalah masuk wilayah Malaysia, sekalipun pada Peta Laut Indonesia, Sipadan dan Ligitan adalah milik Bangsa Indonesia. Peristiwa ini adalah jelas sangat ‘tragis’ yang merusak kesatuan NKRI. Kita belajar bahwa kekalahan diplomasi kita adalah karena secara faktual Sipadan dan Ligitan telah lama didiami oleh mayoritas penduduk Malaysia, disitu telah tumbuh pusat perdagangan dan distribusi sandang pangan yang telah dilakukan oleh penduduk Malaysia. Sebagai alasan kuat pengakuan kepemilikan suatu pulau oleh suatu Negara.

Dengan adanya pergerakan penduduk Indonesia ke pulau-pulau terluar, maka tidak mungkin akan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan karena pulau-pulau terluar kita memiliki sumberdaya hayati dan non hayati yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat seperti hutan mangrove, terumbu karang, berbagai jenis ikan dan sebagai lokasi pembudidayaan rumput laut serta lokasi penambangan minyak mentah, pasir laut dan sebagainya, sehingga dari aspek ekonomi teramat penting.

Oleh karena itu, sudah sangat tepat jika pemerintah menerapkan program transmigrasi yang mengarahkan perpindahan penduduk ke pulau-pulau terluar dengan orientasi pengembangan usaha perikanan. Hal ini sangat penting untuk menghindari occupation dari Negara lain dan dalam upaya untuk menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru serta menjaga kelangsungan keutuhan NKRI.

Pembangunan beralih di laut
Ketiga, salah satu tujuan dari peringatan Hanus pada tahun ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi para pengambil kebijakan (decision maker) pembangunan nasional dan daerah bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang bercirikan nusantara dan memiliki potensi sumberdaya alam laut yang kaya dan melimpah yang dapat dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Atas dasar tersebut, seharusnya kita memiliki paradigma bahwa pembangunan bangsa sudah selayaknya beralih dari orientasi pembangunan di darat (continental oriented) menuju pembangunan di laut (maritime oriented). Arah kebijakan pembangunan kelautan meliputi beberapa aspek antara lain yaitu di bidang perikanan, bangunan kelautan, pariwisata bahari, industri maritim dan jasa kelautan. Untuk itu, kita sangat mengharapkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan seperti faktor internal (mis: nelayan yang berteknologi rendah, armada kapal skala kecil, illegal fishing, kerusakan ekosistem laut) maupun faktor eksternal (mis: kebijakan moneter, fiskal, penyediaan asuransi dan kredit perikanan) dapat terselesaikan lebih dahulu.

Sosial Budaya Masyarakat Bahari
Dan akhirnya, dalam kehidupan bangsa kita mari kita upayakan untuk tetap mempertahankan warisan sistem sosial dan budaya masyarakat bahari yang pada hakekatnya adalah untuk menjaga eksistensi sumberdaya alam dan komunitasnya (baca: bangsa dan negaranya). Nilai-nilai warisan sosial dan budaya itu seperti, menekankan kebersamaan manusia dengan alam laut, laut tidak bisa dipisahkan dari manusia begitu juga sebaliknya serta antara manusia dan alam ada moral untuk saling melindungi.

Semoga momentum peringatan Hanus tahun 2010 lebih meningkatkan kesadaran kita akan eksistensi bangsa dan Negara kita sebagai bangsa bahari yang besar, yang memiliki sumberdaya alam yang harus dijaga dan diolah secara arif serta dapat menjadi bangsa bahari nan mandiri dalam kesatuan NKRI yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Penulis : Moh. Saleh N. Lubis, S.Pi, M.Si (PNS staf-DKP Prop. Sulteng).