SULAWESI TENGAH MAJU SEBAGAI PROVINSI MARITIM

Oleh. Dr. Moh. Saleh N. Lubis, S.Pi, M.Si*

Daerah yang memiliki wilayah laut lebih luas dari daratannya adalah daerah-daerah yang bercirikan kemaritiman dan Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang termasuk didalamnya.  Berdasarkan hasil telaah pemetaan tim pembakuan pulau Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa Sulawesi Tengah memiliki garis pantai terpanjang di pulau Sulawesi yaitu sekitar 6.653,31 km dengan luas perairan laut 177.295,9 km² atau 74,14% dari wilayah keseluruhan Sulawesi Tengah sedangkan daratan hanya sekitar 61.841,29 km² (25,86%) dan jumlah pulau sebanyak 1.604 buah dengan 3 pulau kecil diantaranya adalah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Negara tetangga.

Sulawesi Tengah dengan visi-nya Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing selayaknya menjadikan potensi kemaritiman sebagai sektor andalan pembangunan yang sekaligus mendukung pencapaian target GDP Nasional.  Sektor kemaritiman terdiri atas 4 sub sektor yang saling terkait yaitu sub sektor kelautan dan perikanan, sub sektor perhubungan, sub sektor pariwisata dan sub sektor energi sumberdaya dan mineral yang kesemuanya dimiliki oleh Sulawesi Tengah dengan banyak potensinya.  Jumlah produksi hasil laut dan perikanan Sulawesi Tengah ditaksir bisa mencapai 263.887,60 ton dengan nilai ekspor Rp. 4.993.561.142.000,00, pertambangan laut terutama gas alam cair (liquefied natural gas-LNG) dapat diproduksi sebanyak 40 kargo atau 2,2 juta ton sepanjang tahun 2016.  Jumlah produksi tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang juga ditunjukkan dengan sumbangsih sektor pertambangan dan gas pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 3,91% pada tahun 2016. 

Sedangkan sektor pariwisata khususnya wisata bahari memiliki potensi dengan dimilikinya +200 pulau-pulau kecil yang berpotensi memberikan jasa wisata.  Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mencapai 1.469.657 orang dengan 94% adalah wisatawan mancanegara yang mengunjungi pantai dan pulau-pulau kecil terutama destinasi Kepulauan Togean sebesar 32,75%.  Demikian juga untuk sektor Perhubungan atau transportasi laut dimana Sulawesi Tengah dilalui oleh 2 ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadikan posisi Sulawesi Tengah sangat strategis terutama untuk arus barang ekspor dan impor serta sentra produksi hasil–hasil olahan yang diintegrasikan dengan keberadaan pelabuhan laut.

Kebijakan pembangunan kemaritiman terdiri atas 5 pilar yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu (1) membangun kembali budaya maritim; (2) menjaga dan  mengelola sumberdaya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) membangun infrastruktur dan konektivitas maritim (tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik) dan industri perkapalan, serta wisata bahari; (4) diplomasi maritim; dan (5) membangun kekuatan pertahanan maritim.  Dari ke-5 pilar tersebut maka pilar ke-1 sampai dengan pilar ke-3 adalah yang dilakukan oleh daerah untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Membangun kembali budaya maritim adalah membangkitkan rasa cinta terhadap laut termasuk membudayakan kembali kearifan lokal (local wisdom) yang dipunyai oleh bangsa ini, seperti budaya ‘sasi’ yang dikenal di daerah Maluku Tengah atau budaya ‘mane’e’ di daerah Kepulauan Sangihe Talaud yang semuanya bertujuan pada kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan sedangkan di Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Banggai Laut ada budaya menangkap ikan yang di kenal dengan ‘nyangke’ yaitu membuat tempat berpijak untuk menangkap ikan yang terbuat dari tiga kayu pohon bakau dimana setiap nelayan dapat menombak ikan dan cumi-cumi yang lewat dengan menggunakan tombak bermata tiga.  Kegiatan ini tidak mementingkan seberapa banyak ikan yang diperoleh tetapi hanya secukupnya, sehingga dapat mempertahankan kelestarian ikan-ikan yang ada.

Bagaimanapun tidak bisa diandalkan bahwa sumber pangan hanya berasal dari daratan karena pasti akan terbatas oleh waktu-waktu tertentu misalnya musim kemarau yang mengakibatkan gagal panen atau hasil produksi dari aspek kuantitas maupun kualitas yang rendah akibat serangan penyakit.  Kondisi ini dapat ditutupi dengan mendapatkan alternatif sumber pangan berasal dari laut yang berlimpah dan bersifat gratis (free resources).  Selain itu kecukupuan pangan yang berasal dari laut juga mengarahkan kepada tujuan hakiki asasi pangan masyarakat yaitu mewujudkan kemandirian, ketahanan dan swasembada pangan.  Pembangunan industri perikanan adalah bagian dari industri maritim yang mengedepankan peran nelayan sebagai pilar utama.  Selama ini, nelayan hanya sebagai ‘penonton’ dari ter-eksploitasinya sumberdaya yang berada disekitarnya bahkan menjadi korban dari dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitias pemanfaatan sumberdaya tersebut.  Sudah saatnya nelayan yang menjadi subyek industri perikanan dengan dibekali banyak keterampilan dan kemampuan dalam mengelola usaha-usaha ekonomi skala mikro dan menengah sebagai cikal bakal tumbuhnya industri perikanan.

Maritim terfokus pada pembangunan di laut dengan ungkapan yang sedikit ekstrim bahwa infrastruktur daerah kepulauan adalah pelayaran dan pelabuhan bukan jalan dan jembatan.  Pembangunan maritim di  laut adalah membangun armada pelayaran untuk membangun konektivitas antar pulau sebagai tulang punggung atau jalur emas sistem logistik baik tingkat daerah maupun nasional.  Banyaknya kapal yang berlayar dan berlalu lintas di laut serta berlabuh di pelabuhan adalah bukti nyata pembangunan maritim sedang berlangsung.  Pada saat ini, perairan Sulawesi Tengah belum masuk dalam jalur Tol Laut, tetapi Sulawesi Tengah memiliki pelabuhan-pelabuhan pengumpul dan pengumpan dari beberapa pelabuhan yang berada di Selat Makassar dan Teluk Tomini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pelayaran dan kelancaran logistik yang berasal dari Pulau Sulawesi bagian dalam. 

Selain itu, yang tidak bisa dilupakan adalah pembangunan maritim tidak terlepas dari pengembangan obyek wisata bahari dimana Sulawesi Tengah memiliki spot-spot yang dapat dijadikan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), kelemahan yang ditemui yaitu dari aspek infrastruktur pendukung penyelenggaraan wisata seperti masih kurangnya pasokan listrik dan air bersih di daerah-daerah wisata bahari ditambah fasilitas akomodasi yang perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya.  Pembangunan maritim dapat juga dilakukan dengan mengembangkan industri perkapalan untuk memproduksi kapal niaga atau kapal perikanan tangkap dimana sampai saat ini, Sulawesi Tengah masih sering memesan kapal-kapal penangkap ikan dan jenis kapal lainnya yang berasal dari Pulau Kalimantan dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Industri maritim dapat dipahami sebagai industri strategis yang dirumuskan dan tertuang dalam strategi pembangunan daerah pada lima atau sepuluh tahun mendatang yang dapat mendorong kemandirian daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kontribusi per sektor usaha dan pertumbuhan ekonomi serta yang terpenting adalah penurunan tingkat kemiskinan khususnya masyarakat yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Olehnya, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencapai pembangunan kemaritiman yang berkualitas dan berkelanjutan, yaitu : (i) hendaknya diupayakan dengan maksimal kegiatan dan aksi pembasmian illegal fishing melalui pengembangan sistem informasi yang dapat diketahui secara langsung oleh kelompok nelayan dan meningkatkan efektifitas penegakan hukum di pesisir dan pulau-pulau kecil terutama pada hal pemberantasan illegal fishing, destructive fishing dan penangkapan di wilayah WPP yang tidak sesuai dengan surat izin penangkapan; (ii) meningkatkan koordinasi antar daerah baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan kabupaten serta kerjasasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, (iii) mengoptimalkan pengembangan Industri pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral dan tambang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan terus stabil; (iv) meningkatkan sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan transportasi untuk membina perusahaan jasa angkutan laut serta meningkatkan upaya pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada dan (v) pembatasan potensi cemaran/limbah melalui manajemen kunjungan wisata serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung pariwisata yang ramah lingkungan.

Semoga Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi maritim di Indonesia menjadi maju dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya yang tersedia secara adil, berkelanjutan dan tepat sasaran.

*Penulis adalah Kepala Subbid Perencanaan Ekonomi II Bappeda Prov. Sulawesi Tengah