Oleh. Dr. Moh. Saleh
N. Lubis, S.Pi, M.Si*
Daerah yang memiliki wilayah
laut lebih luas dari daratannya adalah daerah-daerah yang bercirikan
kemaritiman dan Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang termasuk
didalamnya. Berdasarkan hasil telaah
pemetaan tim pembakuan pulau Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa Sulawesi
Tengah memiliki garis pantai terpanjang di pulau Sulawesi yaitu sekitar 6.653,31
km dengan luas perairan laut 177.295,9 km2 atau 74,14% dari wilayah
keseluruhan Sulawesi Tengah sedangkan daratan hanya sekitar 61.841,29 km2
(25,86%) dan jumlah pulau sebanyak 1.604 buah dengan 3 pulau kecil diantaranya
adalah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Negara tetangga.
Sulawesi Tengah dengan
visi-nya Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing selayaknya menjadikan
potensi kemaritiman sebagai sektor andalan pembangunan yang sekaligus mendukung
pencapaian target GDP Nasional. Sektor
kemaritiman terdiri atas 4 sub sektor yang saling terkait yaitu sub sektor
kelautan dan perikanan, sub sektor perhubungan, sub sektor pariwisata dan sub
sektor energi sumberdaya dan mineral yang kesemuanya dimiliki oleh Sulawesi
Tengah dengan banyak potensinya. Jumlah
produksi hasil laut dan perikanan Sulawesi Tengah ditaksir bisa mencapai 263.887,60 ton dengan nilai ekspor Rp. 4.993.561.142.000,00, pertambangan
laut terutama gas alam cair (liquefied
natural gas-LNG) dapat diproduksi sebanyak 40 kargo atau 2,2 juta ton
sepanjang tahun 2016. Jumlah produksi
tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang juga ditunjukkan dengan
sumbangsih sektor pertambangan dan gas pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah
sebesar 3,91% pada tahun 2016.
Sedangkan
sektor pariwisata khususnya wisata bahari memiliki potensi dengan dimilikinya +200
pulau-pulau kecil yang berpotensi memberikan jasa wisata. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mencapai
1.469.657 orang dengan 94% adalah wisatawan mancanegara yang mengunjungi pantai
dan pulau-pulau kecil terutama destinasi Kepulauan Togean sebesar 32,75%. Demikian juga untuk sektor Perhubungan atau
transportasi laut dimana Sulawesi Tengah dilalui oleh 2 ALKI (Alur Laut
Kepulauan Indonesia) yang menjadikan posisi Sulawesi Tengah sangat strategis
terutama untuk arus barang ekspor dan impor serta sentra produksi hasil–hasil
olahan yang diintegrasikan dengan keberadaan pelabuhan laut.
Kebijakan
pembangunan kemaritiman terdiri atas 5 pilar yang dicanangkan oleh Pemerintah
yaitu (1) membangun kembali budaya maritim; (2) menjaga dan mengelola sumberdaya laut dengan fokus
membangun kedaulatan pangan laut, industri perikanan dengan menempatkan nelayan
sebagai pilar utama; (3) membangun infrastruktur dan konektivitas maritim (tol
laut, pelabuhan laut dalam, logistik) dan industri perkapalan, serta wisata
bahari; (4) diplomasi maritim; dan (5) membangun kekuatan pertahanan maritim. Dari ke-5 pilar tersebut maka pilar ke-1
sampai dengan pilar ke-3 adalah yang dilakukan oleh daerah untuk mendukung
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Membangun
kembali budaya maritim adalah membangkitkan rasa cinta terhadap laut termasuk
membudayakan kembali kearifan lokal (local
wisdom) yang dipunyai oleh bangsa ini, seperti budaya ‘sasi’ yang dikenal di daerah Maluku Tengah atau budaya ‘mane’e’ di daerah Kepulauan Sangihe
Talaud yang semuanya bertujuan pada kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya
berkelanjutan sedangkan di Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Banggai Laut ada
budaya menangkap ikan yang di kenal dengan ‘nyangke’
yaitu membuat tempat berpijak untuk menangkap ikan yang terbuat dari tiga kayu
pohon bakau dimana setiap nelayan dapat menombak ikan dan cumi-cumi yang lewat
dengan menggunakan tombak bermata tiga.
Kegiatan ini tidak mementingkan seberapa banyak ikan yang diperoleh
tetapi hanya secukupnya, sehingga dapat mempertahankan kelestarian ikan-ikan
yang ada.
Bagaimanapun
tidak bisa diandalkan bahwa sumber pangan hanya berasal dari daratan karena
pasti akan terbatas oleh waktu-waktu tertentu misalnya musim kemarau yang
mengakibatkan gagal panen atau hasil produksi dari aspek kuantitas maupun
kualitas yang rendah akibat serangan penyakit.
Kondisi ini dapat ditutupi dengan mendapatkan alternatif sumber pangan
berasal dari laut yang berlimpah dan bersifat gratis (free resources). Selain itu
kecukupuan pangan yang berasal dari laut juga mengarahkan kepada tujuan hakiki
asasi pangan masyarakat yaitu mewujudkan kemandirian, ketahanan dan swasembada
pangan. Pembangunan industri perikanan
adalah bagian dari industri maritim yang mengedepankan peran nelayan sebagai
pilar utama. Selama ini, nelayan hanya
sebagai ‘penonton’ dari ter-eksploitasinya
sumberdaya yang berada disekitarnya bahkan menjadi korban dari dampak
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitias pemanfaatan sumberdaya
tersebut. Sudah saatnya nelayan yang
menjadi subyek industri perikanan dengan dibekali banyak keterampilan dan
kemampuan dalam mengelola usaha-usaha ekonomi skala mikro dan menengah sebagai
cikal bakal tumbuhnya industri perikanan.
Maritim
terfokus pada pembangunan di laut dengan ungkapan yang sedikit ekstrim bahwa infrastruktur daerah
kepulauan adalah pelayaran dan pelabuhan bukan jalan dan jembatan. Pembangunan maritim di laut adalah membangun armada pelayaran untuk
membangun konektivitas antar pulau sebagai tulang punggung atau jalur emas
sistem logistik baik tingkat daerah maupun nasional. Banyaknya kapal yang berlayar dan berlalu
lintas di laut serta berlabuh di pelabuhan adalah bukti nyata pembangunan
maritim sedang berlangsung. Pada saat
ini, perairan Sulawesi Tengah belum masuk dalam jalur Tol Laut, tetapi Sulawesi
Tengah memiliki pelabuhan-pelabuhan pengumpul dan pengumpan dari beberapa
pelabuhan yang berada di Selat Makassar dan Teluk Tomini yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi pelayaran dan kelancaran logistik yang berasal dari Pulau
Sulawesi bagian dalam.
Selain
itu, yang tidak bisa dilupakan adalah pembangunan maritim tidak terlepas dari
pengembangan obyek wisata bahari dimana Sulawesi Tengah memiliki spot-spot yang
dapat dijadikan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), kelemahan yang ditemui yaitu
dari aspek infrastruktur pendukung penyelenggaraan wisata seperti masih
kurangnya pasokan listrik dan air bersih di daerah-daerah wisata bahari
ditambah fasilitas akomodasi yang perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Pembangunan maritim dapat juga dilakukan
dengan mengembangkan industri perkapalan untuk memproduksi kapal niaga atau
kapal perikanan tangkap dimana sampai saat ini, Sulawesi Tengah masih sering
memesan kapal-kapal penangkap ikan dan jenis kapal lainnya yang berasal dari
Pulau Kalimantan dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Industri
maritim dapat dipahami sebagai industri strategis yang dirumuskan dan tertuang
dalam strategi pembangunan daerah pada lima atau sepuluh tahun mendatang yang
dapat mendorong kemandirian daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan
kontribusi per sektor usaha dan pertumbuhan ekonomi serta yang terpenting
adalah penurunan tingkat kemiskinan khususnya masyarakat yang berada di pesisir
dan pulau-pulau kecil.
Olehnya,
ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencapai pembangunan
kemaritiman yang berkualitas dan berkelanjutan, yaitu : (i) hendaknya
diupayakan dengan maksimal kegiatan dan aksi pembasmian illegal fishing melalui pengembangan sistem informasi yang dapat
diketahui secara langsung oleh kelompok nelayan dan meningkatkan efektifitas penegakan hukum di pesisir
dan pulau-pulau kecil terutama pada hal pemberantasan illegal fishing, destructive
fishing dan penangkapan di wilayah WPP yang tidak sesuai dengan surat izin
penangkapan; (ii) meningkatkan
koordinasi antar daerah baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan kabupaten
serta kerjasasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan, (iii) mengoptimalkan pengembangan Industri pengolahan dan
pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral dan tambang untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan terus stabil; (iv) meningkatkan sistem
perencanaan dan pengawasan pembangunan transportasi untuk membina perusahaan
jasa angkutan laut serta meningkatkan upaya pengembangan pelabuhan dengan
memanfaatkan teknologi yang telah ada dan (v) pembatasan potensi
cemaran/limbah melalui manajemen kunjungan wisata serta penyediaan prasarana
dan sarana pendukung pariwisata yang ramah lingkungan.
Semoga Sulawesi Tengah
sebagai salah satu provinsi maritim di Indonesia menjadi maju dengan
memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya yang tersedia secara adil,
berkelanjutan dan tepat sasaran.
*Penulis adalah Kepala Subbid Perencanaan
Ekonomi II Bappeda Prov. Sulawesi Tengah
